Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat, apalagi LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok rentan ekonomi. Tidak sedikit warga menilai bahwa harga yang kini beredar jauh dari nilai subsidi yang seharusnya dinikmati langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Menanggapi hal ini, Dinas Perdagangan Kota Madiun dan pihak Pertamina Patra Niaga memberikan klarifikasi. Mereka memastikan bahwa stok LPG 3 kg di wilayah Madiun masih aman dan terpantau secara rutin. Kenaikan harga, kata mereka, bukan berasal dari pangkalan resmi melainkan ulah para pengecer yang menaikkan harga di luar ketentuan.
"Kalau beli di pangkalan resmi, harganya masih sesuai HET, yaitu Rp 18.000. Tapi kalau di pengecer bisa lebih mahal, bahkan sampai Rp 20.000. Karena itu kami imbau masyarakat langsung beli di pangkalan resmi," ujar Ansar Rasidi, Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun, Jumat (26/7/2025).
Saat ini, ada lebih dari 400 pangkalan resmi yang tersebar di seluruh wilayah Kota Madiun. Pangkalan-pangkalan ini diawasi langsung oleh Pertamina dan pemerintah daerah, termasuk dalam hal distribusi dan penetapan harga jual. Warga diminta memanfaatkan saluran distribusi resmi ini agar bisa mendapatkan LPG bersubsidi dengan harga yang sesuai.
Pertamina juga menekankan bahwa pembelian LPG 3 kg kini wajib menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang tertera dalam KTP elektronik. Kebijakan ini telah diberlakukan secara nasional sejak 1 Januari 2024 guna memastikan bahwa subsidi tepat sasaran kepada warga yang berhak.
"Kami pastikan, tidak ada kelangkaan di wilayah Madiun. Jika ada harga yang melambung, biasanya berasal dari pengecer yang tidak terkendali. Maka kami minta warga disiplin beli langsung di pangkalan dengan menunjukkan KTP," kata perwakilan Pertamina Patra Niaga wilayah Madiun.
Warga juga bisa mengecek lokasi pangkalan resmi terdekat melalui situs resmi Pertamina atau menghubungi Call Center 135. Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkan jika menemukan praktik penjualan elpiji bersubsidi di atas HET secara berulang di wilayah mereka.
Langkah transparansi distribusi dan penggunaan data NIK ini diharapkan dapat menghindari kebocoran distribusi dan mencegah spekulan atau pelaku penimbunan elpiji bersubsidi. Pemerintah daerah pun menjanjikan pengawasan intensif, terlebih saat mendekati musim kemarau dan Hari Besar Keagamaan yang biasanya membuat permintaan meningkat.
Jadi, jangan terkecoh harga mahal di warung! Dapatkan harga resmi Rp 18.000 di pangkalan dan pastikan KTP Anda siap untuk beli LPG subsidi.